Yeti Wulandari Sindir Hengky PKS Soal RTLH: ‘Rasa Baiknya Pak Hengky Baca Dulu di Sini’

Depok, nkrisatu.com – Di Tengah Paripurna, Yeti Wulandari Sindir Hengky PKS Soal RTLH: ‘Rasa Baiknya Pak Hengky Baca Dulu di Sini’

M. Ali Daud
Selasa, 5 Agustus 2025 | 16:56 WIB
Yeti Wulandari Fraksi Gerindra
Yeti Wulandari Fraksi Gerindra

WANODIA, Depok – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok pada Senin, 4 Agustus 2025, diwarnai interupsi hangat mengenai kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman yang menjadi acuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Yeti Wulandari, memberikan tanggapan tegas kepada rekannya, Hengky dari Fraksi PKS, terkait urgensi pemahaman dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelum melakukan interupsi.

Dalam interupsinya, Hengky menyoroti berbagai permasalahan perkotaan, seperti pemukiman kumuh, rumah tidak layak huni, dan terbatasnya akses air bersih. Menanggapi hal tersebut, Yeti Wulandari mengingatkan bahwa isu-isu mengenai RTLH telah dibahas secara mendalam dalam dokumen RPJMD.

“Sudah jelas ya Pak Hengky, jadi sebelum interupsi, saya rasa baiknya Pak Hengky membaca dulu di sini,” ujar Yeti Wulandari, merujuk pada dokumen RPJMD yang telah dibahas sebelumnya.

Yeti menekankan bahwa di dokumen tertulis jelas pentingnya tata kelola yang berkualitas, yang didukung oleh sumber daya manusia, organisasi, dan tata kelola pemerintahan yang profesional. Menurutnya, hal ini adalah kunci untuk menjawab berbagai permasalahan kota, termasuk yang disinggung oleh Hengky.

Lebih lanjut, Yeti Wulandari menegaskan bahwa sebagai perwakilan dari partai dan fraksi, Hengky seharusnya sudah sangat paham dan menyikapi pembahasan RPJMD, baik pada tahap awal maupun akhir.

“Karena Pak Hengky ada perwakilan juga dari partai bapak, dari fraksi bapak untuk di pansus RPJMD ini,” tambahnya.

Pernyataan Yeti Wulandari ini menyoroti pentingnya koordinasi dan pemahaman menyeluruh terhadap dokumen perencanaan daerah di kalangan anggota dewan. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir miskomunikasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan yang krusial bagi pembangunan Kota Depok.