Depok, nkrisatu.com – universal hard coverage (UHC) terancam dihapus pada tahun 2026 atau Pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin di Kota Depok, pada tahun 2026.
Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Depok, yang menyoroti potensi penghapusan program akibat berhentinya bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“UHC ini penting karena banyak warga yang tidak mampu atau tidak memiliki BPJS, jadi sangat membantu saat mereka butuh dirawat,” kata Ade Firmansyah anggota komisi D DPRD kota Depok kepada wartawan usai sidang paripurna, Senin (4/8/25)
Ia mengatakan pada tahun 2024 dan 2025 ini, Pemprov Jawa Barat sudah tidak lagi memberikan bantuan 40% dari kebutuhan anggaran UHC. Anggaran tersebut dialihkan karena provinsi menganggap pemerintah kabupaten dan kota sudah mendapatkan bagi hasil pajak, sehingga fokus intervensi provinsi kini beralih ke infrastruktur.
“Ini membuat APBD kota harus menanggung seluruh biaya UHC. Keputusan ini sepenuhnya ada di tangan Wali Kota,” tambahnya.
Anggota dewan tersebut pun mendesak pemerintah kota untuk mencari solusi agar program UHC bisa tetap berjalan.
Selain masalah UHC, anggota komisi D ini juga menyoroti masalah pendidikan di kota itu. Data menunjukkan ada 97 kursi kosong di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 34.
Padahal 97 kursi itu bisa menampung banyak warga yang tidak mampu agar bisa tetap sekolah,” ungkapnya.
Ia meminta Wali Kota Depok untuk mengambil kebijakan khusus (diskresi) agar kursi-kursi kosong tersebut bisa diisi oleh siswa dari keluarga tidak mampu. Ia mencontohkan, mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pernah membuat kebijakan serupa dengan menambah jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah-sekolah demi menampung lebih banyak siswa.
“Pemerintah kota perlu mencari mekanisme agar 97 kursi ini tidak terbuang sia-sia. Jangan sampai ada anak Depok yang tidak sekolah,” tegasnya.
Anggota dewan juga menyoroti belum optimalnya peran Sekolah Menengah Pertama Berbasis Pesantren (RSSG) yang disiapkan oleh pemerintah kota. Ia mencontohkan, warga di Cilangkap kesulitan mengakses RSSG karena lokasinya yang terisolir, jauh, dan harus memutar sehingga membutuhkan biaya transportasi tinggi. Hal ini membuat banyak orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta berbayar, pungkasnya
(Christin)
Be the first to comment