Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil di Indonesia Dari CSOs

MEDIA BRIEF
KOALISI MASYARAKAT SIPIL INDONESIA.

Media Brief Koalisi masyarakat sipil Indonesia Sambut Positif Inisiatif Pembentukan Join Task Force Tekan Pentingnya Transparasi, Partisipasi, Inklusi dan Akuntabilitas Dalam Penerapannya.  Jakarta, 12 Oktober 2023

Koalisi gerakan masyarakat sipil di Indonesia yang terdiri dari CSOs serikat petani sawit mandiri dan buruh perkebunan sawit, organisasi Masyarakat Adat dan komunitas lokal, perempuan dan pemuda, mewakili para pemangku kepentingan yang akan terdampak dan penerapan European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) di Indonesia, menyambut baik inisiatif bersama antara Indonesia, Malaysia dan Uni Eropa untuk membentuk Joint Task Force (JTF).

 

Inisiatif pembentukan JTF akan memiliki dampak positif dalam meningkatkan dialog mengenai keterlacakan dan transparansi rantai pasok komoditi pertanian yang berisiko menyebabkan
deforestasi dan degradasi hutan seperti yang diatur di dalam EUDR. Secara langsung atau tidak masa depan nasib petani kecil mandiri, buruh perkebunan sawit, kelompok Masyarakat
Adat dan komunitas lokal yang ada di Indonesia, akan sangat dipengaruhi oleh kesepakatan
dan rencana aksi yang akan dirumuskan oleh JTF
Namun, sebagai Koalisi Nasional yang sejak awal terus terlibat aktif memantau, menanggapi
dan merespon EUDR, Koalisi menyayangkan bahwa proses konsultasi pertama yang
dilakukan oleh JTF pada 4 Agustus 2023, dilakukan secara tertutup dan tidak inklusif.

Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar di dalam demokrasi.
Koalisi menyesalkan bahwa tidak ada informasi yang cukup tersedia di publik, yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan rentan yang akan terdampak, seperti smallholders, buruh perkebunan, masyarakat adat dan komunitas lokal, serta kelompok pemantau independen untuk memastikan proses dan tahapan yang berlangsung di JTF tidak akan mendiskriminasi para pemangku kepentingan terdampak.

Dalam pandangan Koalisi, merumuskan kesepakatan yang berdampak luas tanpa melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk para pemangku kepentingan yang akan rentan terdampak, bukan hanya menyalahi prinsip demokrasi dan hak asasi tetapi juga bisa mempengaruhi kualitas pencapaian tujuan JTF terkait pelaksanaan EUDR.

 

Untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dan rencana aksi yang disepakati oleh
JTF di kemudian hari tidak membawa dampak negatif atau merugikan kelompok pemangku kepentingan rentan yang terdampak, Koalisi Nasional menyerukan agar seluruh tahapan yang
berlangsung di dalam JTF didasarkan pada nilai dan prinsip transparansi, partisipasi dan inklusi serta akuntabel. Pelaksanaan nilai dan prinsip tersebut saling berkelindan dan tidak
dapat dipisahkan satu sama lain, agar JTF tidak hanya merepresentasikan kepentingan dan menguntungkan pihak pemangku kepentingan tertentu.

Catatan:
1. Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa bersepakat member
Joint Task Force
atau gugus tugas bersama yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama imple Peraturan mengenai Komoditi Bebas Deforestasi Uni Eropa European Union
Deforestation-free Regulation). Ketiga pihak telah menggelar pertemuan perdana JF
di Jakarta pada Jumat, 4 Agustus 2023 yang menyepakat bahwa fokus pada penguatan dialog mengenai dua hal yakni ketertelusuran rantai pasok (supply chaintraceability) dan transparansi.

2. Koalisi Nasional untuk EUDR adalah gabungan dari beragam representasi kelompok pemangku kepentingan di Indonesia yang berjumlah 44 organisasi Terdin dan CSOs
serikat petani sawit mandiri dan buruh perkebunan sawit, organisasi masyarakat adat dan komunitas lokal, yang terbentuk untuk merespon perkembangan regulasi di Uni Eropa terkait komoditi berisiko deforestasi yang pada 16 Mei 2023 telah disahkan dan dikenal sebagai EU Deforestation-free Regulation (EUDR).

3. EUDR ditujukan untuk memastikan agar produk yang diimpor atau ditempatkan di pasar Uni Eropa berasal dari sumber yang legal dan tidak menyebabkan deforestasi
dan degradasi hutan. Jenis komoditas yang diatur dalam peraturan ini antara lain
daging sapi, cokelat, kopi, minyak kelapa sawit, kedelai, karet dan kayu, termasuk
beberapa produk turunan, seperti kulit, cokelat, dan furnitur.

4. Koalisi Nasional telah mengajukan permohonan dialog tatap muka dengan para pihak
yang terlibat dalam proses JTF, sekaligus mengirimkan penyataan bersama Koals
Nasional terkait EUDR, yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia (Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian), Perwakilan Pemerintah Malaysia dan Delegasi
Uni Eropa, pada 6 Oktober 2023.
Kontak Narasumber:
Sri Palupi | Peneliti | ECOSOC Rights Institute | 0813-1917-3650
Wahyu Pradana | Manajer Kampanye dan Advokasi | Pantau Gambut | 0821-1239
5919
Olvy Octavianita T | Campaigner | Kaoem Telapak 0812-3550-0553
Kontak Media:
Sarah Rosemery Megumi | Communication Staff | Kaoem Telapak |

(Christin)