Kanwil BPN DKI Jakarta digeruduk masa. Ratusan Pendemo Tagih Sertifikat Tanah Rakyat

Kanwil BPN DKI Jakarta digeruduk masa. Ratusan Pendemo Tagih Sertifikat Tanah Rakyat

Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Tanah Untuk Rakyat mendatangi Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta di Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (21/3).

Massa memprotes lambannya BPN se-DKI Jakarta memproses sertifikasi tanah rakyat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Koordinator Aliansi Pejuang Tanah Untuk Rakyat Bung Romy Jiwaperwira mengatakan, Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta sepatutnya mendukung program PTSL yang menjadi program unggulan Presiden Joko Widodo.

“Namun kenyataannya BPN justru terkesan mempersulit pelaksanaan Program Reforma Agraria,” kata Romy kepada wartawan.

Romy mencontohkan pelaksanaan PTSL sejak 2018 hingga saat ini program pendaftaran tanah hanya di angka 80, 25% dan hanya 67,5% yang sudah bersertifikat.

“Itu pun banyak warga belum menerimanya,” kata Romy.

Padahal sejak tahun 2018 Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan anggaran hibah ke Kanwil BPN DKI Jakarta untuk pelaksanaan Program PTSL hampir Rp500 miliar.

Namun ternyata BPN DKI Jakarta hanya mampu merealisasikan 621.434 bidang tanah. Sementara yang masuk K1 hanya 231.767 bidang tanah.

“Hingga saat ini tidak ada data akurat berapa sertifikat yang sudah diterima warga DKI Jakarta,” kata Romy.

Melihat kondisi tersebut, kata Romy, Aliansi Pejuang Tanah Untuk Rakyat menuntut petanggungjawaban BPN se-DKI atas carut marutnya pelaksanaan PTSL dari tahun 2018 sampai 2023.

“Kami mendesak BPN DKI untuk mensukseskan program Presiden Jokowi terkait reforma agraria. Basmi habis mafia tanah rakyat,” ujar Romy Jiwaperwira. demikian disampaikan aktifis muda yang pro Rakyat ini. (RedChris)